Download : SPT Masa PPN Pemungut (Form 1107 PUT)

Berikut ini adalah link untuk mendowload formulir 1107 -PUT (SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN :

Read More

Bagaimana Cara Memungut, Menyetor Dan Pelaporan Pemungut PPN di BUMN ??

I. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran:

1.       Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.

2.      Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

Read More

Mengenal Pemungut PPN

Sebelumnya penulis ucapkan terima kasih, pada teman-teman yang telah bersedia berkunjung ke blog ini.

Pada kesempatan ini, Penulis akan mencoba menjelaskan mengenai Pemungut PPN dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Read More

Berita: Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan

Berikut adalah pengumuman Rekrutmen Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pendaftaran dilakukan secara Online pada tgl 14 Juli- 29 Juli 2012.

Info lebih lanjut buka http://rekrutmen.depkeu.go.id/

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG- 01/PANREK/VII/2012

TENTANG

REKRUTMEN PEGAWAI GOLONGAN II DAN III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

     Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada posisi jabatan sebagai berikut:

I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN TENAGA:

1. Sekretariat Jenderal;	6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Direktorat Jenderal Pajak;	7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;	8. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;	9. Badan Kebijakan Fiskal.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

II. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN NAMA JABATAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	KODE PROGRAM STUDI (KP)	PROGRAM STUDI (PS)	NAMA JABATAN	JUMLAH FORMASI
1	Sarjana (S-I)	01	Akuntansi	Penata Laporan Keuangan / Analis Pajak	208
		02	Manajemen (Keuangan)	Analis Pajak	92
2	Diploma Pelayaran* (D-III)	03	Pelayaran (Nautika)	Mualim	35
		04	Pelayaran (Teknika)	Juru Motor	25
3	Diploma Umum (D-III)	05	Kimia/Analis Kimia/Analisis Kimia/Kimia Analisis/Kimia Analis	Analis Laboratorium	38
		06	Farmasi/Analis Farmasi	Analis Laboratorium	22
		07	Teknik Mineral/Teknik Pertambangan Mineral/Teknik Pengecoran Logam	Analis Laboratorium	10
4	SMK Pelayaran	08	SMK Pelayaran/SPM Nautika	Juru Mudi II	91
		09	SMK Pelayaran/SPM Teknika	Juru Minyak I / Juru Minyak II	63
5	SMK Umum	10	SMK Teknik Mesin (Teknik Permesinan)	Kelasi Kapal	17
		11	SMK Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal)	Kelasi Kapal	17
		12	SMK Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi)	Kelasi Kapal	17
		13	SMK Teknik Perkapalan (Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)	Kelasi Kapal	26
		14	SMK Teknik Kimia	Analis Laboratorium	23
		15	SMK Farmasi/Farmasi Industri	Analis Laboratorium	16
Jumlah					700

Catatan: * Memiliki sertifikat ANT-III untuk DIII Pelayaran (Nautika) dan ATT-III untuk DIII Pelayaran (Teknika).

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika/sejenisnya;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri;
6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pelamar merupakan lulusan:

7.1.	Sarjana (untuk Kode KP 01 dan 02) dengan IPK Minimal 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.2.	Diploma Pelayaran (untuk Kode KP 03 dan 04) dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.3.	Diploma Umum (untuk Kode KP 05 sampai dengan 07) dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.4.	SMK Pelayaran (untuk Kode KP 08 dan 09) dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 6,50 (enam koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan);
7.5.	SMK Umum (untuk Kode KP 10 sampai dengan 15) dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 7,00 (tujuh koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan).

8. Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada 1 Desember 2012:

8.1	Minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun untuk kode KP 01 dan KP 02 (Sarjana S-1);
8.2.	Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun untuk kode KP 03 dan KP 04 (Diploma Pelayaran);
8.3.	Minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun untuk kode KP 05 s.d. KP 07 (Diploma Umum);
8.4.	Minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun untuk kode KP 08 dan KP 09 (SMK Pelayaran);
8.5.	Minimal 18 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Kode KP 10 s.d. KP 15 (SMK Umum).

9. Khusus Kode KP 03 wajib memiliki Sertifikat ANT-III dan Kode KP 04 wajib memiliki Sertifikat ATT-III;
10. Khusus Kode KP 03 s.d. KP 15:

10.1	Berjenis kelamin laki-laki;
10.2.	Memiliki tinggi badan minimal 160 cm;
10.3.	Tidak buta warna dan tidak cacat badan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website http://rekrutmen.depkeu.go.id mulai tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012;
2. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online dapat mengunduh (download) Formulir Pendaftaran Online, Daftar Riwayat Hidup Singkat, Surat Pernyataan, dan Tanda Bukti Pendaftaran;
3. Pelamar wajib:

3.1	Mengisi Formulir Pendaftaran, menempel pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm pada Lembar Formulir Pendaftaran Online, menempel materai Rp6.000,00 dan menandatanganinya;
3.2.	Mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup Singkat;
3.3.	Menempel materai Rp6.000,00 dan menandatangani Surat Pernyataan;

4. Berkas lamaran berisikan dengan urutan dari atas sebagai berikut:

4.1.	Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;
4.2.	Pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir), dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
4.3.	Surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri dan ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alamat PO BOX 1001 Jakarta 10000;
4.4.	Daftar Riwayat Hidup Singkat yang telah diunduh dan ditandatangani;
4.5.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat Tanda Kelulusan dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang (Ijazah Sementara dan Surat Keterangan Lulus tidak berlaku). Bagi pelamar lulusan luar negeri wajib menyertakan Fotokopi Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;
4.6.	Surat Keterangan Dokter (asli) terbaru yang menyatakan sehat (selama tiga bulan terakhir);
4.7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (asli) yang masih berlaku;
4.8.	Surat Pernyataan yang telah diunduh kemudian ditempel materai Rp6.000,00 dan ditandatangani;
4.9.	Bagi pelamar dengan Kode KP 03 melampirkan fotokopi sertifikat ANT III yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;
4.10.	Bagi pelamar dengan Kode KP 04 melampirkan fotokopi sertifikat ATT III yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.

5. Pelamar wajib mengirimkan Berkas Lamaran dengan stopmap berwarna:

a.	Merah muda untuk Kode KP 01 dan 02;
b.	Biru untuk Kode KP 03 dan 04;
c.	Hijau untuk Kode KP 05 s.d. 07;
d.	Kuning untuk Kode KP 08 dan 09;
e.	Merah untuk Kode KP 10 s.d 15.

Lembar Formulir Pendaftaran Online ditempel di sampul stopmap tersebut.
6. Stopmap yang berisi lamaran dimasukkan dalam amplop coklat ukuran folio dan dikirim melalui Kantor Pos kepada:
Panitia Pusat Rekrutmen
Pegawai Golongan II dan III di Lingkungan Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2012
PO BOX 1001 Jakarta 10000
Berkas lamaran paling lambat diterima Panitia Pusat tanggal 6 Agustus 2012 (Cap Pos). Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.

V. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi melalui 4 (empat) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:

1.1.	Seleksi Administrasi;
1.2.	Tes Kemampuan Dasar (TKD);
1.3.	Psikotes Lanjutan;
1.4.	Tes Kesehatan dan Kebugaran serta wawancara (wawancara hanya untuk pelamar dengan Kode KP 01 dan 02).

2. Lokasi ujian akan dilaksanakan pada kota:

2.1.	Medan;
2.2.	Jakarta;
2.3.	Semarang;
2.4.	Surabaya;
2.5.	Makassar;
2.6.	Balikpapan;
2.7.	Jayapura.

3. Pelamar dapat melihat pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 30 Agustus 2012 melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id serta Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah;
4. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id.

VI. LAIN – LAIN

Dalam proses pendaftaran Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran ke Kementerian Keuangan dan sampai pengumuman ini belum mendapat balasan, sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, supaya mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang berlaku (lamaran yang telah dikirim ke Kementerian Keuangan dianggap tidak berlaku);
2. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun selama proses seleksi/tes;
3. Setiap Pengumuman ditayangkan secara online pada portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id. Pelamar dapat melihat Pengumuman hasil setiap tahapan tes secara online pada portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id;
4. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan dapat melaporkan melalui website www.wise.depkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
5. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.

	Jakarta, 14 Juli 2012
	Ketua
	ttd
	Kiagus Ahmad Badaruddin
	NIP 19570329 197801 1 001

Perhatian

Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan/ kompetensi pelamar. Apabila ada pihak yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi CPNS, maka perbuatan tersebut adalah penipuan, dan Kementerian Keuangan tidak bertanggung jawab.

Read More

Download : SSP Terbaru

Berikut ini adalah link untuk mengunduh SSP  (Surat Setoran Pajak) :

Read More

Faktur Pajak dengan banyak transaksi dalam satu Faktur Penjualan

Apabila keterangan nama BKP/JKP yang diserahkan dalam Faktur Penjualan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat :

Read More

Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma

Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Read More

Faktur Pajak atas Transaksi yang menggunakan Valuta Asing (Valas)

Saat PKP melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing maka penghitungan besarnya PPN yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Read More

Persandingan Kode SSP Lama Dengan Kode SSP Baru

Persandingan Kode MAP Lama Dengan Kode Akun Pajak Baru 

Berlaku Sejak 1 Juli 2009.

No.	MAP (Lama)	Uraian	Kode Akun Pajak (Baru)	Uraian
1	411121	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21	411121	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21
2	411122	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22	411122	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22
3	411123	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor	411123	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

Read More

Tabel Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran SSP Baru

Tabel Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran

 

1.

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.

Read More

Berita : Ditjen Pajak Meregistrasi Ulang PKP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang meregistrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional. 

Berdasarkan data , dari sekitar 700 ribu PKP, baru 290 ribu PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Read More

Berita: Daftar Badan Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang meliputi:

a)     zakat   atas   penghasilan   yang   dibayarkan   oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/   atau oleh Wajib   Pajak   badan   dalam   negeri   yang   dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau   lembaga   amil   zakat   yang dibentuk  atau disahkan oleh Pemerintah; atau

Read More

Mengenal Nilai Lain sebagai DPP

Selain Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dikenal juga Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Read More

Mengenal Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung berapa besar PPN yang terutang, PKP harus mengetahui berapa besar Dasar Pengenaan Pajak-nya

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Read More

Mempersiapkan Instalasi e-SPT masa PPN

Untuk mengantisipasi terjadinya error saat  menginstalasi program e-SPT PPN 1111, Anda dapat mengikuti langkah-langkah

Read More

Berita : Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN

PENUNJUKKAN BUMN SEBAGAI PEMUNGUT PPN DAN

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI

Jakarta –
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2012 ini merupakan aturan
pelaksana dari Pasal 16A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sedangkan
PP Nomor 31 Tahun 2012 merupakan aturan pelaksana dari Pasal 35A UU Nomor 16 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dalam PMK tersebut dimuat tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan
dari PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada BUMN.

Read More

Instalasi e-SPT masa PPN pada Windows XP

Apabila di komputer Anda telah terinstal OS Windows 7 dapat langsung menginstall tanpa ada hambatan berarti. Namun apabila di komputer Anda yang terpasang adalah OS Windows XP, tidak perlu khawatir dan buru-buru mengupgrade ke OS Windows 7.

Read More

Berita : Pajak Untuk Pendidikan

Ditengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan masih terbatasnya anggaran negara untuk bidang pendidikan.

 

Read More

Apa sanksi tidak menyampaikan e-SPT masa PPN ?

PKP yang sudah melaporkan SPT Masa PPN-nya dalam bentuk media elektronik (e-SPT), tidak dapat kembali menyampaikan SPT dalam bentuk kertas (hardcopy).

Read More

Apa sanksi bila tidak menyampaikan SPT Masa PPN ?

Apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dapat dikenai sanksi administrasi  menurut UU Pajak .

Read More

Apa sanksi bila tidak membuat Faktur Pajak ?

Setiap kewajiban tentu disertai dengan sanksi apabila seseorang melanggarnya.
Begitu pula dengan kewajiban membuat Faktur Pajak.

Read More

Download :Buku Panduan Perpajakan

Berikut  ini adalah link untuk mengunduh Buku Panduan  Perpajakan

Buku Bendahara Mahir Pajak

Buku panduan dengan judul “Bendahara Mahir Pajak” ini merupakan media yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi bendahara pemerintah dalam memahami ketentuan dan tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit ataupun satuan kerja

Buku Oasis Potput PPh

Buku Oasis Potput PPh merupakan media edukasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan rangkuman permasalahan berkenaan dengan pemotongan/pemungutan PPh. Informasi yang diberikan dan komprehensif bagi Pemotong/Pemungut PPh khususnya mengenai tata cara pemenuhan kewajiban pajak

www.pajak.go.id/sites/default/files/OasisPotputPPh2011.pdf

Buku Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 2011

Buku ini disusun dalam rangka sosialisasi perpajakan, berisi tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum, khususnya Orang Pribadi, baik cara mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun kewajiban yang muncul setelah mendapatkan NPWP.

HKWP-KataPengantar.pdf

HKWP-Bab1.pdf

HKWP-Bab2.pdf

HKWP-Bab3.pdf

HKWP-Bab4.pdf

HKWP-Bab5.pdf

HKWP-Bab6.pdf

Buku Panduan Bendahara 2011

Buku Panduan edisi tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan edisi tahun 2010, yang antara lain memuat ketentuan terbaru mengenai Tarif Pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN Atau APBD, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), batas upah harian yang tidak kena pajak, dan ketentuan terbaru tentang Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pemungut, serta ketentuan tentang Tata Cara Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak, dan sanksi-sanksi perpajakan terbaru.

PanduanBendahara-KataPengantar.pdf

PanduanBendahara-BabI.pdf

PanduanBendahara-BabII.pdf

PanduanBendahara-BabIII.pdf

PanduanBendahara-BabIV.pdf

PanduanBendahara-BabV.pdf

PanduanBendahara-BabVI.pdf

PanduanBendahara-BabVII.pdf

PanduanBendahara-Lampiran1.pdf

PanduanBendahara-Lampiran2.pdf

PanduanBendahara-Lampiran2.rar

Read More

Bagaimana cara membuat Nota Pembatalan ?

Di dalam dunia bisnis, bisa saja terjadi Penerima Jasa membatalkan  sebuah transaksi  jasa yang telah dilaporkan oleh PKP Pemberi Jasa dan dibuatkan Fakturnya.

Kemudian apa yang harus Anda lakukan baik sebagai Pemberi Jasa maupun Penerima Jasa untuk menangani kewajiban perpajakannya?

Read More

Berita : Sensus Pajak Nasional

Ketika pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Setiap tahun, Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan sarana untuk menyetor pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP).
Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Read More

Bagaimana cara membuat Nota Retur ?

Didalam dunia perdagangan, tidak jarang Pembeli mengembalikan(meretur) BKP yang telah dibelinya kepada Penjual,  padahal transaksi telah dilaporkan oleh PKP Pemberi Jasa dan dibuatkan Fakturnya.

Read More

Mengganti Faktur Pajak yang Hilang

 Apabila PKP kehilangan Faktur Pajak yang Pajak Keluarannya telah dilaporkan , maka dapat diganti dengan cara :

•  Mengajukan permintaan tertulis untuk dibuatkan fotokopi Faktur Pajak dimaksud kepada PKP yang menerima Faktur Pajak  yang hilang tersebut.
•   Tembusan surat permintaan dikirimkan kepada KPP dari PKP penerima Faktur Pajak dan KPP tempat PKP penerbit Faktur Pajak.
•  PKP penerima Faktur Pajak membuat 2 (dua) lembar fotokopi dari Faktur Pajak lembar kedua, kemudian membawa kedua fotokopi tersebut beserta lembar aslinya ke KPP untuk dilegalisasi .

Read More

Belajar Pajak

 

 

 

 

      Seri Pajak Umum

1.     Istilah – istilah Perpajakan

2.      Hak – hak Wajib Pajak

3.      Keberatan & Banding

4.       Pemeriksaan Pajak

Read More

Faktur Pajak Pengganti

Ada dua jenis kesalahan pengisian atau penulisan dalam Faktur Pajak yaitu :

a.      Kesalahan yang bersifat umum yaitu Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan ;

b.      kesalahan penulisan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

Read More

Download : SPT Masa PPN terbaru

Berikut  ini adalah link untuk mengunduh:

1. SPT Masa PPN 2011

• Formulir 1111 Induk

Read More

Bagaimana Cara Menomori Faktur Pajak ?

Tentu saja PKP tidak dapat secara sembrono memberikan penomoran pada setiap Faktur Pajak yang dibuat karena setiap Faktur Pajak yang diberikan nomor urut juga mempunyai arti masing-masing.

Faktur Pajak terdiri dari dua bagian :

1.       Kode Faktur Pajak terdiri dari 6 (enam) digit,  dan ;

2.      Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 10 (sepuluh) digit .

1.       Format Kode Faktur Pajak terdiri dari 6 (enam) digit, yaitu :

a.   2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi,

b.  1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status,

c.   3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang,

2.      Format Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut :

a.   2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.

b.  8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi 

sebagai berikut :

2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Transaksi	Digunakan Untuk
01	Penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02	Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
03	Penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah)
04	Penyerahan yg menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN
05	(sejak 1 April 2010 tidak digunakan )
06	Penyerahan lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahan kepada OP pemegang paspor LN (turis asing)
07	Penyerahan yg PPN atau PPnBM –nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN
08	Penyerahan yg Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM –nya kepada selain Pemungut PPN
09	Penyerahan Aktiva Pasal 16 D kepada selain Pemungut PPN

1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Status	Digunakan Untuk
0	Normal
1	Penggantian

3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang, , dengan rincian sebagai berikut :

Kode Cabang diisi dengan ketentuan pengisian sebagai berikut :

Bagi PKP yang telah mendapat ijin pemusatan PPN terutang yang :

-         sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau

-         Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

maka  :

-         Kode Cabang ditentukan sendiri secara berurutan, diisi dengan kode '000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor Cabang.

-         PKP  wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP tempat pemusatan PPN terutang paling lambat sebelum Faktur Pajak diterbitkan , dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan .

-         PKP dapat mengurutkan Kode Cabang berdasarkan tanggal pengukuhan masing-masing Kantor Cabang.

-         Kode Cabang dapat ditambah dan/atau dihentikan penggunaannya karena adanya penambahan dan/atau pengurangan Kantor Cabang sesuai dengan perkembangan usaha.

-         Peruntukan Kode Cabang tidak boleh berubah, dan Kode Cabang yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan kembali.

-         Atas penambahan atau pengurangan cabang tersebut, PKP  wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP yang bersangkutan paling lambat sebelum Faktur Pajak diterbitkan , dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan dengan dilampiri dokumen pendukung.

Bagi PKP selain dari PKP sebagaimana dimaksud diatas ,  Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak diisi dengan kode '000'

Nomor Seri Faktur Pajak

2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan, digunakan dengan mencantumkan dua digit terakhir dari Tahun  diterbitkannya Faktur Pajak. COntoh : Tahun 2009 ditulis  “09”

8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut, dengan ketentuan sebagai berikut :

a)     Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak, Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan identitas pembeli BKP/JKP, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi.

b)     Penomeran dimulai dari no. 00000001 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak PKP dikukuhkan.

c)      Bagi PKP yang mempunyai kantor cabang tersebut diatas, maka Nomor Urut 00000001 (satu) dimulai pada setiap awal tahun takwim Masa Pajak Januari pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabangnya, kecuali bagi Kantor Cabang yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Kantor Cabang dikukuhkan.

d)     Apabila sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya, Nomor Urut telah habis digunakan oleh PKP (termasuk Nomor Urut di Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang bagi PKP yang mempunyai kantor cabang tersebut diatas), maka PKP harus menerbitkan Faktur pajak dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor Urut 00000001 (satu) dan , PKP  wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP yang bersangkutan paling lambat Faktur Pajak dengan nomor urut 1 (Satu) diterbitkan, dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan.

e)     PKP pada huruf (d) pada awal tahun takwim berikutnya harus menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Urut dimulai dari nomor urut 1 (Satu) lagi.

Contoh penomoran Faktur Pajak dan Artinya :

Nomor  Faktur Pajak	Artinya
010.000-09.00000001,	berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, status Faktur Pajak adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2009 dengan nomor urut 1.
010.001-09.00000001,	berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, status Faktur Pajak adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 2009 dengan nomor urut 1.
020.001-09.00000002,	berarti penyerahan kepada Pemungut Bendahara Pemerintah, status Faktur Pajak adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 2009 dengan nomor urut 2.
010.000-09.00000003,	berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Normal, diterbitkan tahun 2009 dengan nomor urut 3, dengan mata uang asing.
011.000-09.00000004,	berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak statusnya adalah Pengganti, diterbitkan tahun 2009 dengan nomor urut 4.

Dasar Hukum :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 65/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Format Surat Pemberitahuan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapat ijin pemusatan PPN terutang yang :

-	sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau
-	Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kepada Yth. Kepala KPP .................... Jl. ............................... di ....................... Dengan ini, saya : Nama : ..................................................... Jabatan : ..................................................... Nama PKP : ..................................................... NPWP : ..................................................... Tanggal Pengukuhan : ..................................................... memberitahukan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak, sebagai berikut : No Nama Kantor Pusat/Cabang dan alamat tanggal Pengukuhan PKP Kode Cabang pada Kode FP Mulai Digunakan 1. Nama ........... Alamat ...................... 2. 3. 4. 5. dst Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. ....................................., ...........................       Meterai ............................................

---

Format Surat Pemberitahuan penambahan/pengurangan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapat ijin pemusatan PPN terutang yang :

-	sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum online antara kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya dan/atau Kantor Pusat; dan/atau
-	Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor tujuan Ekspor.

Kepada Yth. Kepala KPP .................... Jl. ............................... di ....................... Dengan ini, saya : Nama : ..................................................... Jabatan : ..................................................... Nama PKP : ..................................................... NPWP : ..................................................... Tanggal Pengukuhan : ..................................................... memberitahukan penambahan dan/atau pengurangan Kode Cabang yang digunakan pada Kode Faktur Pajak, sebagai berikut : No Nama Kantor Pusat/Cabang dan alamat tanggal Pengukuhan PKP Kode Cabang  pada  Kode FP Mulai Digunakan Digunakan Sampai Dengan Ket.*) 1. Nama ........... Alamat ...................... 2. 3. 4. 5. dst Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. ....................................., ...........................       Meterai ............................................ *) diisi dengan penambahan atau pengurangan

---

Format Surat Pemberitahuan Menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut mulai dari 00000001 yang diterbitkan tidak pada awal tahun takwim.

Kepada Yth. Kepala KPP .................... Jl. ............................... di ....................... Dengan ini, saya : Nama : ..................................................... Jabatan : ..................................................... Nama PKP : ..................................................... NPWP : ..................................................... Tanggal Pengukuhan : ..................................................... memberitahukan bahwa untuk tahun ............. dan Kode Cabang ..................., Nomor Urut pada Faktur Pajak telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, sehingga mulai tanggal .......................... , kami akan menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Urut dimulai dari 00000001 (satu) kembali. Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. ....................................., ...........................       Meterai ............................................

Baca juga :
Sekilas tentang Faktur Pajak
Dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak

Kewajiban Faktur Pajak atas PKP Pedagang Eceran

Siapa yang berhak menanda tangani Faktur Pajak ?
Faktur Pajak dikategorikan Cacat 
Faktur Pajak Pengganti
Mengganti Faktur Pajak yang Hilang

Read More