Kewajiban Faktur Pajak atas PKP Pedagang Eceran

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran(PKP PE)  adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan  utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

a.      menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;

b.      menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut;dan

c.       melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang

d.      ke tempat penjualan tersebut langsung membawa BKP yang dibelinya.

PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan :

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
2.  jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
3.  jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
4.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan
5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Ketentuan lain mengenai  Faktur Pajak  untuk PKP PE adalah sebagai berikut :

•           Dokumen yang dapat digunakan sebagai Faktur Pajak tersebut dapat berupa:

1)      bon kontan,

2)     faktur penjualan,

3)     segi cash register,

4)     karcis

5)     kuitansi, atau

6)      tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

• Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE .
•  Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.
•  Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.
•   Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

1)      Lembar ke-1 :       disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak.

2)     Lembar ke-2 :      untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.

• Faktur Pajak dimaksud diatas dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.
• Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD)

Dasar Hukum :

1.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

2.      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

3.      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 58/PJ./2010 tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada  Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Baca juga :
Sekilas tentang Faktur Pajak 
Dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak