Download : SPT Masa PPN Pemungut (Form 1107 PUT)

Berikut ini adalah link untuk mendowload formulir 1107 -PUT (SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN :

Read More

Bagaimana Cara Memungut, Menyetor Dan Pelaporan Pemungut PPN di BUMN ??

I. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran:

1.       Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.

2.      Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

Read More

Mengenal Pemungut PPN

Sebelumnya penulis ucapkan terima kasih, pada teman-teman yang telah bersedia berkunjung ke blog ini.

Pada kesempatan ini, Penulis akan mencoba menjelaskan mengenai Pemungut PPN dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Read More

Berita: Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan

Berikut adalah pengumuman Rekrutmen Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pendaftaran dilakukan secara Online pada tgl 14 Juli- 29 Juli 2012.

Info lebih lanjut buka http://rekrutmen.depkeu.go.id/

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG- 01/PANREK/VII/2012

TENTANG

REKRUTMEN PEGAWAI GOLONGAN II DAN III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

     Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada posisi jabatan sebagai berikut:

I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN TENAGA:

1. Sekretariat Jenderal;	6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Direktorat Jenderal Pajak;	7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;	8. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;	9. Badan Kebijakan Fiskal.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

II. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN NAMA JABATAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	KODE PROGRAM STUDI (KP)	PROGRAM STUDI (PS)	NAMA JABATAN	JUMLAH FORMASI
1	Sarjana (S-I)	01	Akuntansi	Penata Laporan Keuangan / Analis Pajak	208
		02	Manajemen (Keuangan)	Analis Pajak	92
2	Diploma Pelayaran* (D-III)	03	Pelayaran (Nautika)	Mualim	35
		04	Pelayaran (Teknika)	Juru Motor	25
3	Diploma Umum (D-III)	05	Kimia/Analis Kimia/Analisis Kimia/Kimia Analisis/Kimia Analis	Analis Laboratorium	38
		06	Farmasi/Analis Farmasi	Analis Laboratorium	22
		07	Teknik Mineral/Teknik Pertambangan Mineral/Teknik Pengecoran Logam	Analis Laboratorium	10
4	SMK Pelayaran	08	SMK Pelayaran/SPM Nautika	Juru Mudi II	91
		09	SMK Pelayaran/SPM Teknika	Juru Minyak I / Juru Minyak II	63
5	SMK Umum	10	SMK Teknik Mesin (Teknik Permesinan)	Kelasi Kapal	17
		11	SMK Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal)	Kelasi Kapal	17
		12	SMK Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi)	Kelasi Kapal	17
		13	SMK Teknik Perkapalan (Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)	Kelasi Kapal	26
		14	SMK Teknik Kimia	Analis Laboratorium	23
		15	SMK Farmasi/Farmasi Industri	Analis Laboratorium	16
Jumlah					700

Catatan: * Memiliki sertifikat ANT-III untuk DIII Pelayaran (Nautika) dan ATT-III untuk DIII Pelayaran (Teknika).

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika/sejenisnya;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri;
6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pelamar merupakan lulusan:

7.1.	Sarjana (untuk Kode KP 01 dan 02) dengan IPK Minimal 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.2.	Diploma Pelayaran (untuk Kode KP 03 dan 04) dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.3.	Diploma Umum (untuk Kode KP 05 sampai dengan 07) dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;
7.4.	SMK Pelayaran (untuk Kode KP 08 dan 09) dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 6,50 (enam koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan);
7.5.	SMK Umum (untuk Kode KP 10 sampai dengan 15) dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 7,00 (tujuh koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan).

8. Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada 1 Desember 2012:

8.1	Minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun untuk kode KP 01 dan KP 02 (Sarjana S-1);
8.2.	Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun untuk kode KP 03 dan KP 04 (Diploma Pelayaran);
8.3.	Minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun untuk kode KP 05 s.d. KP 07 (Diploma Umum);
8.4.	Minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun untuk kode KP 08 dan KP 09 (SMK Pelayaran);
8.5.	Minimal 18 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Kode KP 10 s.d. KP 15 (SMK Umum).

9. Khusus Kode KP 03 wajib memiliki Sertifikat ANT-III dan Kode KP 04 wajib memiliki Sertifikat ATT-III;
10. Khusus Kode KP 03 s.d. KP 15:

10.1	Berjenis kelamin laki-laki;
10.2.	Memiliki tinggi badan minimal 160 cm;
10.3.	Tidak buta warna dan tidak cacat badan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website http://rekrutmen.depkeu.go.id mulai tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012;
2. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online dapat mengunduh (download) Formulir Pendaftaran Online, Daftar Riwayat Hidup Singkat, Surat Pernyataan, dan Tanda Bukti Pendaftaran;
3. Pelamar wajib:

3.1	Mengisi Formulir Pendaftaran, menempel pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm pada Lembar Formulir Pendaftaran Online, menempel materai Rp6.000,00 dan menandatanganinya;
3.2.	Mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup Singkat;
3.3.	Menempel materai Rp6.000,00 dan menandatangani Surat Pernyataan;

4. Berkas lamaran berisikan dengan urutan dari atas sebagai berikut:

4.1.	Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;
4.2.	Pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir), dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
4.3.	Surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri dan ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alamat PO BOX 1001 Jakarta 10000;
4.4.	Daftar Riwayat Hidup Singkat yang telah diunduh dan ditandatangani;
4.5.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat Tanda Kelulusan dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang (Ijazah Sementara dan Surat Keterangan Lulus tidak berlaku). Bagi pelamar lulusan luar negeri wajib menyertakan Fotokopi Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;
4.6.	Surat Keterangan Dokter (asli) terbaru yang menyatakan sehat (selama tiga bulan terakhir);
4.7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (asli) yang masih berlaku;
4.8.	Surat Pernyataan yang telah diunduh kemudian ditempel materai Rp6.000,00 dan ditandatangani;
4.9.	Bagi pelamar dengan Kode KP 03 melampirkan fotokopi sertifikat ANT III yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;
4.10.	Bagi pelamar dengan Kode KP 04 melampirkan fotokopi sertifikat ATT III yang telah dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.

5. Pelamar wajib mengirimkan Berkas Lamaran dengan stopmap berwarna:

a.	Merah muda untuk Kode KP 01 dan 02;
b.	Biru untuk Kode KP 03 dan 04;
c.	Hijau untuk Kode KP 05 s.d. 07;
d.	Kuning untuk Kode KP 08 dan 09;
e.	Merah untuk Kode KP 10 s.d 15.

Lembar Formulir Pendaftaran Online ditempel di sampul stopmap tersebut.
6. Stopmap yang berisi lamaran dimasukkan dalam amplop coklat ukuran folio dan dikirim melalui Kantor Pos kepada:
Panitia Pusat Rekrutmen
Pegawai Golongan II dan III di Lingkungan Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2012
PO BOX 1001 Jakarta 10000
Berkas lamaran paling lambat diterima Panitia Pusat tanggal 6 Agustus 2012 (Cap Pos). Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.

V. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi melalui 4 (empat) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:

1.1.	Seleksi Administrasi;
1.2.	Tes Kemampuan Dasar (TKD);
1.3.	Psikotes Lanjutan;
1.4.	Tes Kesehatan dan Kebugaran serta wawancara (wawancara hanya untuk pelamar dengan Kode KP 01 dan 02).

2. Lokasi ujian akan dilaksanakan pada kota:

2.1.	Medan;
2.2.	Jakarta;
2.3.	Semarang;
2.4.	Surabaya;
2.5.	Makassar;
2.6.	Balikpapan;
2.7.	Jayapura.

3. Pelamar dapat melihat pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 30 Agustus 2012 melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id serta Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah;
4. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id.

VI. LAIN – LAIN

Dalam proses pendaftaran Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran ke Kementerian Keuangan dan sampai pengumuman ini belum mendapat balasan, sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, supaya mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang berlaku (lamaran yang telah dikirim ke Kementerian Keuangan dianggap tidak berlaku);
2. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun selama proses seleksi/tes;
3. Setiap Pengumuman ditayangkan secara online pada portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id. Pelamar dapat melihat Pengumuman hasil setiap tahapan tes secara online pada portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://rekrutmen.depkeu.go.id;
4. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan dapat melaporkan melalui website www.wise.depkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
5. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.

	Jakarta, 14 Juli 2012
	Ketua
	ttd
	Kiagus Ahmad Badaruddin
	NIP 19570329 197801 1 001

Perhatian

Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan/ kompetensi pelamar. Apabila ada pihak yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi CPNS, maka perbuatan tersebut adalah penipuan, dan Kementerian Keuangan tidak bertanggung jawab.

Read More

Download : SSP Terbaru

Berikut ini adalah link untuk mengunduh SSP  (Surat Setoran Pajak) :

Read More

Faktur Pajak dengan banyak transaksi dalam satu Faktur Penjualan

Apabila keterangan nama BKP/JKP yang diserahkan dalam Faktur Penjualan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat :

Read More

Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma

Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Read More

Faktur Pajak atas Transaksi yang menggunakan Valuta Asing (Valas)

Saat PKP melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing maka penghitungan besarnya PPN yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Read More

Persandingan Kode SSP Lama Dengan Kode SSP Baru

Persandingan Kode MAP Lama Dengan Kode Akun Pajak Baru 

Berlaku Sejak 1 Juli 2009.

No.	MAP (Lama)	Uraian	Kode Akun Pajak (Baru)	Uraian
1	411121	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21	411121	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21
2	411122	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22	411122	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22
3	411123	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor	411123	Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

Read More

Tabel Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran SSP Baru

Tabel Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran

 

1.

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.

Read More

Berita : Ditjen Pajak Meregistrasi Ulang PKP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang meregistrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional. 

Berdasarkan data , dari sekitar 700 ribu PKP, baru 290 ribu PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Read More

Berita: Daftar Badan Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang meliputi:

a)     zakat   atas   penghasilan   yang   dibayarkan   oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/   atau oleh Wajib   Pajak   badan   dalam   negeri   yang   dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau   lembaga   amil   zakat   yang dibentuk  atau disahkan oleh Pemerintah; atau

Read More

Mengenal Nilai Lain sebagai DPP

Selain Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dikenal juga Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Read More

Mengenal Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung berapa besar PPN yang terutang, PKP harus mengetahui berapa besar Dasar Pengenaan Pajak-nya

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Read More

Mempersiapkan Instalasi e-SPT masa PPN

Untuk mengantisipasi terjadinya error saat  menginstalasi program e-SPT PPN 1111, Anda dapat mengikuti langkah-langkah

Read More